Ganti Nama Jalan, Harus Ada SK Gubernur


Peresmian Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun di tahun 2016 yang menggantikan nama jalan Prapatan

Peresmian Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun di tahun 2016 yang menggantikan nama jalan Prapatan (via beritasatu.com)

Halo Jakartans! Nama Jalan di Jakarta punya kisahnya sendiri dan bisa hilang serta berganti sesuai kebutuhan zaman. Ada nama jalan yang sejak pertama muncul tidak pernah ganti. Namun ada juga nama jalan yang harus diganti disesuaikan dengan kondisi. Tapi perubahan nama jalan harus ada SK Gubernurnya.

Jika membaca sejarah terkait Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka di situ tertulis bahwa pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat, tepatnya pada Jumat 17 Agustus 1945. Tentunya tempat itu merupakan kediaman Soekarno yang kemudian menjadi tempat yang sangat bersejarah bagi bangsa ini.

Sebagai nama jalan yang bersejarah tersebut, tentunya banyak orang beranggapan bahwa nama itu tetap dipertahankan. Namun kenyataannya bisakah kita menjumpai nama jalan itu sekarang di Jakarta? Tidak. Sebab nama Jalan Pegangsaan Timur sekarang ini telah berganti nama menjadi Jalan Proklamasi.

Bukan hanya nama jalannya yang sudah berganti, rumah kediaman Presiden RI pertama Soekarno juga sudah berubah wajah dengan didirikannya tugu proklamasi. Tugu tersebut dahulu pernah dibongkar atas perintah Bung Karno. Di situ kemudian didirikan Gedung Pola Pembangunan Semesta. Sekarang ini di lokasi tersebut berdiri patung Soekarno-Hatta yang menggambarkan suasana pembacaan teks Proklamasi pada tahun 1945.

Jika nama jalan bersejarah bisa berubah apalagi nama jalan yang hanya menceritakan keadaannya waktu itu. Seperti nama jalan Warung Buncit di Jakarta Selatan. Tahun 1980-an nama Jalan Warung Buncit itu terletak dari perempatan Mampang Prapatan hingga ke perempatan daerah Duren Tiga. Menurut Zaenuddin HM, dalam bukunya berjudul “212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe,” disebut Warung Buncit karena dulu ada sebuah toko kelontong yang ramai dan pemilik warung itu bernama Buncit. Kini nama Jalan Warung Buncit sudah berubah menjadi Jalan Mampang Prapatan.

Sumber lain menyebutkan dulunya setiap gang di Jalan Warung Buncit menggunakan nama Warung Buncit I-VIII. Pergantian nama juga terjadi di wilayah lain seperti yang terlihat di Kalibata, Jakarta Selatan. Di jalan raya Pasar Minggu ada daerah yang terkenal dengan nama Empang Tiga. Namun barangkali karena wilayah ini masuk Kelurahan Kalibata, maka setelah ada penamaan jalan, Empang Tiga kemudian diberi nama Jalan Kalibata Timur.

Surat Keputusan (SK) Gubernur

Pergantian nama jalan di Jakarta sebenarnya tidak boleh asal ganti. Seperti perubahan nama Jalan Mega Kuningan dan Jalan Lingkar Mega Kuningan diubah menjadi Jalan DR Ide Anak Agung Gede Agung. Perubahan itu didasarkan pada SK Gubernur DKI Jakarta No.227/2012.

Dengan dikeluarkannya SK Gubernur yang ditetapkan pada 14 Februari 2012 tersebut maka ketentuan itu berlaku efektif pada Juni 2012. Sejak itu perkantoran di kedua jalan tersebut melakukan penyesuaian alamat serta perubahan papan petunjuk nama jalan. Untuk penomoran alamat tidak ada perubahan atau penyesuaian karena menggunakan sistem blok.

Yang terakhir pada tahun 2016 lalu adalah pergantian nama Jalan Prapatan menjadi Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun di Jakarta Pusat. Pergantian nama jalan yang diresmikan dalam suatu upacara militer dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Djarot Saiful Hidayat, yang dilangsungkan di lapangan apel Markas Komando Korps Marinir TNI AL.

Landasan hukum dan perizinan perubahan nama jalan ini adalah Surat Keputusan Gubernur Nomor 758 Tahun 2013 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2013 yang menetapkan nama Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun menggantikan nama Jalan Prapatan. Penamaan juga berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap surat permohonan Komandan Korps Marinir tanggal 28 November 2012 Nomor B/1614/XI/2012 dan rekomendasi dari Wali Kota Jakarta Pusat Nomor 54/1.792.1 tanggal 14 Januari 2013. (Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Media Jaya)

Prosedur Usulan Nama Jalan

  • Untuk nama jalan merupakan urusan bagian Litbang Hukum dan Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penambahan nama seseorang menjadi nama jalan bisa atas usulan perseorangan, kelompok organisasi, atau inisiatif Pemprov sendiri.
  • Permohonan itu diajukan secara tertulis ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta. Usulan itu akan dinilai oleh tim yang disebut Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman, dan Bangunan. Badan itu akan melihat pada nilai ketokohan, kepahlawanan, atau jasa-jasa orang yang diusulkan.
  • Penetapan nama jalan juga didasarkan pada sifat promosi nama yang dipilih, mudah dikenal masyarakat, dan tidak bertentangan dengan kesopanan dan ketertiban umum.
  • Sebagai contoh adalah penetapan nama jalan DR. Ide Anak Agung Gede Agung di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. DR. Ide Anak Agung Gede Agung telah diangkat sebagai Pahlawan Nasional sebagai Pejuang Kemerdekaan dalam Bidang Diplomasi berdasarkan Keputusan Presiden 066/TK/2007.
Sebarkan artikel :

Jakartan ID

Blog yang bercerita tentang kehidupan di Ibukota Jakarta. Mengulas segala hal sosial, wisata, kuliner, dan gaya hidup warga Jakarta.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Konten Situs Terlindungi.